Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi instrumen penting untuk menghadirkan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi korban. Akan tetapi, pengaturan dalam KUHP dan sejumlah undang-undang sektoral sebelumnya sering dinilai tidak memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seskual berbasis nilai keadilan, mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seskual.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan KUHP karena mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual baru dan menjamin hak korban melalui pendampingan, pemulihan, restitusi, serta perlindungan hukum. Regulasi ini memperluas alat bukti, mengatur pidana pokok dan tambahan, serta memberikan pemberatan bagi pelaku yang memiliki posisi dominan, sehingga menjadi lex spesialis yang lebih efektif dan berorientasi pada korban. Namun penegakannya masih menghadapi hambatan serius seperti ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarkal, stigma, kurangnya pemahaman aparat, minimnya fasilitas ramah korban, serta terbatasnya layanan psikologis dan hukum. Selain itu, birokrasi yang panjang, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, kesenjangan sarana antarwilayah, dan trauma korban turut memperlambat proses hukum. Solusi yang diperlukan mencakup pelatihan aparat, pembangunan fasilitas ramah korban, penguatan koordinasi, sistem pelaporan digital yang aman, dukungan negara untuk restitusi, serta sosialisasi luas mengenai hak korban dan kewajiban penegak hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual; Keadilan.