Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan terhadap keamanan nasional, khususnya melalui meningkatnya ancaman tindak pidana siber yang bersifat transnasional dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanggulangan tindak pidana siber, mengidentifikasi kelemahan yang dihadapi, serta merumuskan konsep peran BIN berbasis kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIN memiliki peran strategis dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman siber berdasarkan kewenangan atribusi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun, implementasi peran ini menghadapi berbagai kelemahan, antara lain tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, keterbatasan regulasi spesifik, lemahnya koordinasi, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang siber, serta keterbatasan teknologi. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur secara jelas ruang lingkup kewenangan BIN, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta penerapan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Reformulasi peran BIN yang berbasis kepastian hukum diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana siber sekaligus melindungi hak asasi manusia di era digital.
Kata Kunci: Badan Intelijen Negara, Tindak Pidana Siber, Kepastian Hukum, Kewenangan, Keamanan Nasional.