Kepolisian harus menyikapi kewenangan diskresioner digunakan, dikendalikan dan dibatasi, serta dipertanggungjawabkan, memunculkan upaya mengendalikannya melalui aturan-aturan internal berupa prosedur operasional baku. Namun ini semua tidak mengurangi urgensitas dan perlunya pada penyidik polisi mengambil kebijakan dekriminalisasi pengguna narkoba yang memiliki relevansi pada problematika lembaga pemasyarakatan Indonesia yang sangat komprehensif dan bersifat urgensi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) norma hukum pidana mengakomodir kriminalisasi pada penyalahgunaan narkoba, (2) bentuk kebijakan Kepolisian dalam dekriminalisasi pengguna narkoba, (3) model kebijakan Kepolisian yang ideal untuk dekriminalisasi yang diterapkan pada pengguna narkoba.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) UU No 35 tahun 2009 memberi penegasan atas lingkup penyalahgunaan narkotika, meliputi setiap penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan secara rutin. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. (2) Penanganan pengguna narkoba melalui keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukan positif narkoba. (3) Pergeseran paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Kata Kunci: Kepolisian, Dekriminalisasi, Pengguna Narkoba.