LANDE, RIVO (2025) FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JASA OLEH PEMERINTAH BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400526_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400526_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (92kB) | Download (92kB)

Abstract

Kontrak kerja konstruksi pemerintah berperan dalam pembangunan infrastruktur dan harus menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi penyedia jasa, namun dalam praktiknya kerap terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah tanpa prosedur yang sah, seperti halnya dalam kasus pemutusan kontrak antara Pemerintah Kota Kediri dan PT SGU KSO. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi terhadap penyedia jasa konstruksi dalam pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah belum berbasis keadilan dan menganalisis formulasi ideal perlindungan hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah berbasis nilai keadilan.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan, teori perlindungan hukum.
Hasil penelitian ini adalah Regulasi penyedia jasa konstruksi dalam kontrak pengadaan milik pemerintah hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan karena hubungan antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan kontraktor sebagai penyedia jasa masih timpang. Pemerintah memiliki posisi dominan dalam penyusunan klausul kontrak, pengendalian pekerjaan, hingga penentuan sanksi, sementara kontraktor sering kali tidak memiliki ruang negosiasi dan harus menerima klausul baku yang berat sebelah. Kontraktor dikenai sanksi tegas seperti denda keterlambatan, pemutusan kontrak sepihak, hingga daftar hitam, tetapi ketika pemerintah lalai tidak ada mekanisme sanksi yang sebanding. Ketimpangan terlihat melalui kasus Kediri dan Pekanbaru yang menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum berkeadilan. Formulasi ideal perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi menuntut kehadiran norma yang berkeadilan dan menempatkan pemerintah serta penyedia jasa dalam posisi yang setara, terutama terhadap risiko pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran. Pemerintah wajib memenuhi asas keadilan melalui kontrak yang melindungi hak-hak penyedia jasa. Pada praktiknya banyak kontrak pemerintah tidak memasukkan klausul denda untuk keterlambatan pembayaran atau pemutusan kontrak sepihak. Akibatnya, penyedia jasa konstruksi berada pada posisi lemah karena tidak memperoleh kepastian pemulihan kerugian ketika pemerintah melalaikan kewajibannya. Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo klausul baku kontrak perlu direformulasi agar memuat kewajiban pemerintah membayar denda, kompensasi, atau ganti rugi jika melakukan wanprestasi.
Kata Kunci: Jasa Konstruksi; Pemerintah; Keadilan.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 02:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44849

Actions (login required)

View Item