HUTAGALUNG, PAHALA HOLMES (2025) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS POLDA KALIMANTAN BARAT). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400511_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400511_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (92kB) | Download (92kB)

Abstract

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui kegiatan pertambangan, yang mana dalam pengelolaannya diatur oleh hukum pertambangan. Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah pertambangan bauksit terbesar di Indonesia, yang menimbulkan dampak negatif salah satunya munculnya pertambangan tanpa izin dan juga penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan yang berkepastian hukum.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum hukum dan teori kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di Polda Kalimantan barat telah berkepastian hukum dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Minerba, KUHAP serta Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga telah terjadi tindak pidana pertambangan. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Melalui tindakan solusi yang tepat, hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga proses penegakan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : penegakan hukum; tindak pidana pertambangan

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 02:29
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44839

Actions (login required)

View Item