RENZA, MUCHAMAD IRCHAM (2025) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 104/PID.B/2025/PN SBW). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400495_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400495_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (128kB) | Download (128kB)

Abstract

KUHP mengatur klasifikasi pencurian dari pencurian biasa hingga pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana lebih berat. Dalam praktik, seperti pada Putusan No. 104/Pid.B/2025/PN Sbw, penegakan hukum kerap menghadapi kendala pembuktian, sementara faktor kemiskinan dan lemahnya pengawasan turut mempertinggi tindak pidana pencurian sehingga diperlukan penegakan hukum yang proporsional untuk menjaga ketertiban masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan; mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan solusinya yang berbasis nilai keadilan.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori keadilan.
Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara SYK di Sumbawa menunjukkan bahwa seluruh tahapan criminal justice system telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan oleh hakim yang mendasarkan diri pada terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Polres Sumbawa bergerak cepat melakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan penetapan tersangka; Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas, menyusun dakwaan, mengupayakan restorative justice namun batal karena tidak tercapai kesepakatan, lalu melanjutkan penuntutan; sedangkan Majelis Hakim menilai alat bukti, menimbang keadaan memberatkan dan meringankan, serta menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan yang dinilai proporsional. (2) Hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan menghadapi kendala serius, baik internal maupun eksternal. Di tingkat internal, keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan sempitnya ruang penerapan keadilan restoratif menyebabkan penegakan hukum berjalan lebih retributif daripada restorasi. Di tingkat eksternal, rendahnya kesadaran hukum, kondisi sosial-ekonomi yang lemah, pengangguran, dan kemiskinan menjadikan masyarakat rentan sebagai pelaku sekaligus korban. Solusi yang ditawarkan berupa penguatan SDM dan fasilitas aparat, reformulasi kebijakan restorative justice, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum, serta kebijakan yang menyentuh akar kemiskinan dan pengangguran.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencurian; Pemberatan.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 02:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44829

Actions (login required)

View Item