RAMDHANI, IRFAN MUHAMMAD (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN LAUT DAN PANTAI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400472_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400472_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (111kB) | Download (111kB)

Abstract

Indonesia menganut konsep multy agency single task dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Hal tersebut terlihat dari keberadaan 14 (empat belas) kementerian/lembaga negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sebagai akibat didelegasikannya 18 (delapan belas) undang-undang yang berkaitan dengan wilayah kemaritiman. Banyaknya kementerian/lembaga negara yang terlibat dalam penegakan hukum membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak efektif dikarenakan maraknya tumpang tindih kewenangan perihal institusi manakah yang berwenang untuk menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran di wilayah laut dan pantai Indonesia. Selain itu, persoalan banyaknya lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai menimbulkan efek domino berupa kurangnya alokasi anggaran penegakan hukum, kurangnya jumlah dan kualitas aparat penyidik, dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai saat ini. Untuk menganalisis kelemahan – kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai saat ini.
Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai ditandai dengan adanya tumpang tindih kewenangan antar 14 (empat belas) kementerian/lembaga negara yang dimandatkan oleh 18 (delapan belas) undang-undang sebagai aparat penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Tumpang tindih kewenangan yang dimaksud ditandai dengan adanya kesamaan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, pengejaran, dan penyidikan di wilayah laut dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi demikian terutama dialami oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan KPLP sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kata Kunci: (Kewenangan, Penegak Hukum, Laut Dan Pantai)

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2026 02:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44810

Actions (login required)

View Item