Tindak pidana pencurian merupakan bentuk penyimpangan sosial yang mengancam ketertiban masyarakat, termasuk kasus pencurian yang terjadi saat banjir di Melak, Kutai Barat, yang menunjukkan bagaimana kondisi darurat dapat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan untuk menganalisis kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan pancasila dan teori sistem hukum,
Hasil penelitian ini adalah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kasus LP/08/IV/2025, yang berawal dari hilangnya satu buah velg beserta ban mobil Honda Mobilio milik Marlina Damayanti saat kendaraan diparkir di Jalan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) karena rumahnya terdampak banjir dan kemudian diketahui diambil oleh Achmad Jahrani untuk mengganti ban mobilnya yang bocor, pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui pelaksanaan prosedur KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019, pembuktian unsur-unsur Pasal 363 KUHP, serta kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Namun, proses ini belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan karena penyidik tidak memanfaatkan ruang keadilan restoratif yang disediakan Perkap dan Perpol, padahal perkara memenuhi syarat materil maupun formil untuk diselesaikan melalui mediasi penal mengingat kerugian yang relatif kecil, tidak adanya kekerasan, pelaku bukan residivis, dan tindakannya dilakukan dalam situasi darurat banjir. Kelemahan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Melak terlihat dari ketidaksinergian antara substansi, struktur, dan budaya hukum yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan optimal; aturan restorative justice yang hanya berbentuk regulasi internal yang membuat penyidik ragu menerapkannya, keterbatasan personel, sarana, dan anggaran, sementara budaya hukum aparat yang belum sepenuhnya profesional dan budaya hukum masyarakat yang pasif serta enggan melapor atau memberi keterangan semakin memperlambat proses pengungkapan kasus, sehingga penyidikan gagal menghadirkan pendekatan restoratif yang relevan dalam perkara pencurian dengan kerugian kecil dan kondisi sosial tertentu seperti bencana.

Kata Kunci: Kepolisian; Penyidikan; Pencurian..