SAFAR, FERNANDA AZHAR (2025) REGULASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400447_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400447_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (93kB) | Download (93kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang, kelalaian, maupun tindak pidana korupsi yang tidak seluruhnya dapat dipulihkan melalui jalur pidana. Dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki kewenangan strategis melalui gugatan perdata untuk mewakili negara dalam memulihkan aset dan mengembalikan kerugian negara secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi kewenangan Kejaksaan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta merumuskan strategi berbasis kepastian hukum dalam optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui gugatan perdata.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan perundang‐undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap regulasi yang mengatur kewenangan Kejaksaan, seperti UU Kejaksaan, UU Perbendaharaan Negara, UU Tipikor, Peraturan Jaksa Agung, serta berbagai putusan pengadilan terkait gugatan perdata negara. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan praktik pemulihan kerugian negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kewenangan Kejaksaan dalam gugatan perdata telah diatur cukup jelas, namun terdapat kekurangan dalam eksekusi putusan, pelacakan aset, serta koordinasi antar instansi. Hambatan teknis seperti minimnya dokumen, kompleksitas pembuktian, dan keterbatasan SDM JPN menjadi penghambat signifikan. Optimalisasi pemulihan kerugian negara memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara, digitalisasi sistem pelacakan aset, serta pembentukan unit pemulihan aset berbasis kepastian hukum agar proses gugatan perdata dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai.
Kata Kunci: Kejaksaan, Gugatan Perdata, Kerugian Keuangan Negara

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jan 2026 02:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44787

Actions (login required)

View Item