Regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan online saat ini masih berfokus pada pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan restitusi, sehingga hak korban untuk memperoleh pemulihan kerugian tidak terpenuhi dan menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi UU ITE dan ketentuan terkait dengan memasukkan restitusi sebagai pidana tambahan wajib agar sistem pemidanaan lebih berkeadilan, responsif terhadap kebutuhan korban, dan selaras dengan prinsip restorative justice. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online saat ini, kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dan reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online berbasis keadilan.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah Normative Legal Researh. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analitis. Teori yang digunakan meliputi Teori Pemidanaan, Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan.
Hasil penelitian ini adalah (1) Regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan online saat ini masih berfokus pada pidana penjara dan denda tanpa menyediakan mekanisme restitusi yang otomatis bagi korban, sehingga pemulihan kerugian tidak terpenuhi dan menimbulkan ketidakseimbangan antara hak pelaku dan korban. Kasus DS di PN Bale Bandung memperlihatkan bahwa orientasi regulasi masih retributif dan belum mencerminkan keadilan maupun tujuan pemidanaan yang melindungi serta memulihkan masyarakat. (2) Kelemahan regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan online tampak pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, di mana UU ITE dan KUHP hanya menekankan pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan restitusi serta tidak mengatur tanggung jawab platform digital. Ditambah dengan lemahnya kemampuan penyidik digital, tidak adanya kewajiban jaksa dan hakim untuk memulihkan kerugian korban, serta rendahnya literasi hukum masyarakat, sistem hukum pidana belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban penipuan online. (3) Reformulasi regulasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan online berbasis keadilan menuntut perubahan sistem hukum pidana dengan mengalihkan orientasi pemidanaan dari sekadar penghukuman retributif menuju pemulihan hak korban melalui restitusi wajib. Revisi UU ITE yang memasukkan restitusi sebagai pidana tambahan diperlukan untuk menciptakan keseimbangan keadilan antara pelaku, korban, dan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penipuan Online, Restitusi, Tindak Pidana