Jaksa memiliki peran yang sangat vital dan sentral dalam melaksanakan penegakan huum khususnya dalam penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Jaksa terhadap pengguna narkotika bukan hanya mengenai menghukum pelaku, tetapi juga memberi kesempatan untuk melakukan rehabilitasi khususnya bagi pengguna yang terjebak dalam masalah ketergantungan yang bukan merupakan pelaku yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analisis dokumen (document analysis). Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; kelemahan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di masa yang akan datang.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Teori untuk menganalisis penelitian adalah teori kewenangan, teori sistem hukum, dan teori restorative justice.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memiliki peran utama dalam menentukan penghentian penuntutan bagi pecandu narkotika dengan syarat rehabilitasi, sebagai penghubung antara penegakan hukum dan kebutuhan rehabilitasi. Namun, praktik keadilan restoratif masih menghadapi kendala yuridis, koordinasi antar lembaga, kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta pengaruh sosial dan monitoring pascarehabilitasi. Ke depan, peran Kejaksaan diharapkan semakin strategis dan komprehensif dengan penguatan mekanisme, koordinasi, serta kapasitas rehabilitasi agar penyelesaian kasus lebih adil, efektif, dan mendukung pemulihan sosial tersangka serta perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Rehabilitasi, Pengguna Narkotika, Penghentian Penuntutan