SURYANINGRAT, DENATA (2025) URGENSI PERUBAHAN STATUS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400416_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400416_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (90kB) | Download (90kB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius bagi korban, namun pengaturan delik aduan dalam UU PKDRT sering kali menghambat proses hukum karena penyidik tidak dapat bertindak tanpa laporan korban, sementara banyak korban berada dalam situasi rentan dan enggan melapor. Diperlukan revisi ketentuan delik aduan agar negara dapat bertindak lebih proaktif dalam melindungi korban KDRT demi menjamin rasa aman dan keadilan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengetahui dan menganalisis konsep ideal perubahan status delik aduan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis nilai keadilan.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi Teori Pemidanaan (Wirjono Prodjodikoro) dan Teori Keadilan (Hans Kelsen).
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengaturan KDRT sebagai delik aduan yang awalnya dimaksudkan melindungi privasi korban justru melemahkan perlindungan karena korban sering berada dalam relasi timpang, ketergantungan, dan tekanan sosial sehingga syarat pengaduan membuat banyak kasus tidak diproses dan menimbulkan culture of silence. Kondisi ini menunjukkan bahwa model delik aduan tidak sesuai dengan karakter KDRT sebagai kejahatan berdampak publik, sehingga perlu direkonstruksi agar lebih berpihak pada korban dan sejalan dengan tujuan pemidanaan. (2) Perubahan status KDRT dari delik aduan menjadi delik biasa merupakan langkah utama untuk mewujudkan konsep ideal perlindungan korban, karena syarat pengaduan selama ini justru menghambat korban yang terjebak dalam relasi kuasa timpang, ketergantungan, dan tekanan sosial untuk memperoleh akses keadilan. Perlu adanya revisi Pasal 51-53 UU PKDRT dan harus dibarengi dengan penguatan peran negara melalui intervensi proaktif aparat, mekanisme perlindungan darurat, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta integrasi layanan pendampingan korban agar sistem hukum selaras dengan amanat konstitusi dan memberikan perlindungan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Delik Aduan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nilai Keadilan

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2026 06:43
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44764

Actions (login required)

View Item