AFRIANTO, AYI (2025) PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400400_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400400_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (90kB) | Download (90kB)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja merupakan awal dari hilangnya mata pencaharian pekerja/buruh Dampak ini, sangat kompleks dan cenderung menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, mekanisme dan prosedur pemutusan hubugan kerja telah diatur sedemikian rupa, agar pekerja/buruh yang tetap mendapatkan perlindungan yang layak dan memperoleh hak-hak normatifnya sesuai dengan ketentuan.
Adapun rumusan masalah penelitian ini Bagaimana pengaturan perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial pemutusan hubungan kerja ? Bagaimana putusan hakim mewujudkan perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial pemutusan hubungan kerja yang berkeadilan ??.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer.
Pemutusan hubungan kerja memiliki akibat hukum, baik terhadap pengusaha maupun pekerja/buruh itu sendiri. Akibat hukum dimaksud adalah bentuk pemberian kompensasi upah kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya terputus dengan pengusaha. Perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial pemutusan hubungan kerja dengan memberikan kepastian hokum berupa hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu memberikan hak buruh berupa uang pisah, uang ganti rugi perumahan dan pengobatan, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon, sehingga tidak menimbulkan adanya perselisihan hak, hal ini disebabkan dari adanya selisih pendapat mengenai pelaksaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan yang dianalisis dalam tesis ini, terhadap kompensasi upah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja, Hakim harus bertindak adil dalam pertimbangan-pertimbangannya yang dituangkan dalam pokok perkara, sehingga dapat mencapai dasar penyelesaian sengketa. bahwa akibat dari putusan kasasi Nomor 1101 K/Pdt,Sus-PHI/2022 tersebut adalah para Pekerja/Buruh eks BPRS Haerukat terebut telah kehilangan hak mereka atas pengabdian mereka selama bekerja, dan apabila putusan kasasi Nomor 1101 K/Pdt,Sus-PHI/2022 dijadikan yurisprudensi oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial lainnya akan mengakibatkan hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi dalam kasus PHK sepihak menjadi lebih sulit untuk mendapatkan kepsastian hukum dan rasa keadilan;

Kata Kunci : Pekerja/Buruh, Perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pengadilah Hubungan Industrial.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2026 06:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44752

Actions (login required)

View Item