Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah setingkat kabupaten/kota, Wali Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk dan menetapakan suatu peraturan perundang undangan berupa Peraturan Wali Kota yang lingkup wilayahnya meliputi daerah setingkat kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang melalui tahapan proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang sudah sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan atau belum, kendala dan faktor yang mempengaruhi serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut, dan untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan Peraturan Wali Kota berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis keadilan.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan studi kepustakaan menggunakan teori keadilan Pancasila dan teori perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang masih banyak yang belum melalui proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia, koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi vertikal, dan sanksi yang tegas dalam pengawasan penyusunan produk hukum daerah, agar didapatkan produk hukum daerah yang konsisten dan berkeadilan.

Kata Kunci : Pembentukan, Peraturan Wali Kota, Keadilan