HIMAWAN, AGUNG (2025) KEDUDUKAN HASIL PEMERIKSAAN POLYGRAPH (LIE DETECTOR) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400380_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400380_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (103kB) | Download (103kB)

Abstract

Topik dalam penelitian ini mengenai "Kedudukan Hasil Pemeriksaan Polygraph (lie detector) Dalam Sistem Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/pPID/2023)". Penelitian ini menganalisa dua rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan polygraph (Lie Detector) dalam sistem pembuktian pidana. Kedua, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan hasil pemeriksaan Polygraph (Lie Detector) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara eksplisit polygraph belum memiliki legitimasi yuridis yang diakui dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri. Meskipun demikian, secara ilmiah polygraph memiliki relevansi sebagai alat bantu untuk menguji kejujuran keterangan dan mendukung pembuktian kebenaran materiil. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023, hakim menempatkan hasil pemeriksaan polygraph sebagai alat bantu pembuktian ilmiah yang dapat dipertimbangkan melalui kategori keterangan ahli atau alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun hasil polygraph tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, hakim tetap menggunakannya sebagai bahan penunjang dalam membentuk keyakinan atas kesalahan terdakwa. Namun, pendekatan yuridis dalam putusan ini masih bersifat legalistik dan formalistik, karena belum sepenuhnya mengakomodasi nilai ilmiah dan objektifitas dari polygraph sebagai sarana pembuktian modern. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan paradigma pembuktian yang memungkinkan hakim untuk menafsirkan bukti ilmiah secara lebih terbuka, tanpa mengabaikan prinsip fair trial dan kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Kata kunci: Polygraph, Pembuktian Pidana, Hakim, Fair Trial, Sistem Pembuktian.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:20
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44737

Actions (login required)

View Item