MAHENDRA, ADI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KASUS TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN ATAS SEBIDANG TANAH DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400376_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400376_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (20kB) | Download (20kB)

Abstract

Aspek hukum dan kepemilikan tanah di Indonesia juga menjadi fokus perhatian. Masalah tumpang tindih kepemilikan tanah seringkali muncul, menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi esensial guna menjaga stabilitas dan mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan perekonomian dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalaisis perlindungan hukum bagi pemegang ha katas tanah dan kendala serta solusi dalam penyelesaian dalam kasus tumpeng tindih kepemilikan atas sebidang tanah di Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Metode analisis yaitu analisis kualitatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah (atau overlap sertifikat) merupakan salah satu sengketa pertanahan yang paling kompleks di Kota Semarang, maupun di Indonesia pada umumnya. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus semacam ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum agraria dan proses peradilan yang berlaku. Kendala dalam penyelesaian sengketa tumpeng tindih kepemilikan tanah adalah data fisik dan yuridis yang tidak akurat, iktikad buruk dan manipulasi, proses hukum yang Panjang dan berlarut-larut, keterbatasan sumber daya BPN. Solusi dalam penyelesaian sengketa tumpeng tindih tanah adalah optimalisasi mediasi dan penelitian warkah di BPN, digitalisasi data pertanahan, pemanfaatan jasa penasihat hukum atau konsultan pertanahan, pemanfaatan jasa penasihat hukum atau konsultan pertanahan, menempuh jalur hukum PTUN untuk keputusan administratif, penyelesaian melalui musyawarah pada keabsahan keputusan administrasi BPN.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tumpang Tindih Kepemilikan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44733

Actions (login required)

View Item