PRATAMA, ADHITYA (2025) KEBIJAKAN SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400375_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400375_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (112kB) | Download (112kB)

Abstract

Penjatuhan pidana uang pengganti merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula dan memberikan penjeraan langsung kepada akibat kejahatan korupsi yang dilakukannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.
Penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagai instrumen pengembalian aset korupsi didasarkan pada Pasal 17 jo. Pasal 18 UU 31/1999 jo. UU 20/2001, namun sifatnya yang fakultatif membuat penjatuhannya masih bergantung pada kebebasan hakim. Kondisi ini menyebabkan besaran uang pengganti seringkali lebih kecil daripada kerugian negara sehingga tidak optimal memulihkan aset dan tidak menimbulkan efek jera. Hambatan lain muncul dari Pasal 18 ayat (3) yang memberi celah bagi terpidana untuk tidak membayar uang pengganti, diperburuk oleh adanya ketentuan subsidair yang justru memungkinkan pelaku memilih menjalani pidana badan. Selain itu, belum tersedia aturan baku mengenai mekanisme eksekusi apabila terpidana tidak mampu membayar sebagian atau seluruh uang pengganti. Belum adanya ketentuan mengenai konversi pembayaran sebagian uang pengganti untuk mengurangi masa pidana subsidair juga menimbulkan ketidakpastian. Solusi yang ditempuh antara lain penyitaan aset secara rule breaking, penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsidair melalui pendekatan contra legem, serta penyusunan pedoman pemidanaan untuk pidana subsidair uang pengganti.
Kata Kunci: Uang Pengganti; Korupsi; Pidana.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44732

Actions (login required)

View Item