AADILAH, ADHI PRIYOTOMO (2025) KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA DALAM UPAYA MENANGANI TINDAK PIDANA KUMPUL BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN (KOHABITASI) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400373_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400373_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (94kB) | Download (94kB)

Abstract

Saat ini kejahatan mengalami perkembangan yang pesat, salah satu yang memperoleh perhatian masyarakat yakni mengenai tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi). Kebijakan hukum pidana hingga sampai tahun 2025 ini belum mengatur mengenai tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) namun dalam perkembangannya perbuatan kohabitasi saat ini mengalami perubahan, baik secara bentuk dan caranya. Penulisan hukum ini berdasarkan dua permasalahan pokok pertama Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (Kohabitasi) dalam hukum positif Indonesia saat ini dan kedua Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai tindak kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (Kohabitasi) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif untuk menjawab kedua permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara Studi Kepustakaan yang menggunakan Bahan Hukum Primer.
Dalam hasil penelitian mengenai kebijakan hukum pidana delik kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) saat ini memanglah secara normatif belum diatur namun hanya diidentikkan dengan tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana zina namun pada KUHP yang akan akan datang yaitu Pasal 412 UU No. 1 tahun 2023 sudah terdapat rumusan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) ini dan dapat dijadikan penegak hukum dalam menangani tindak pidana ini namun kedepan gagasan pembahruan hukum melalui reformulasi peraturan mengani tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) ini adalah pengkategorian tindak pidana kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) menjadi delik biasa dan ancaman hukum pidana yang diperberat dengan mempertimbangkan pendekatan sosiologis, historis, dan perbandingan

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, Kohabitasi.

Dosen Pembimbing:	Soponyono, Eko | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44731

Actions (login required)

View Item