Fenomena penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal oleh perseorangan menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan lintas negara masih menghadapi persoalan serius. Meskipun negara telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, realitas sosial memperlihatkan bahwa praktik penempatan tanpa izin terus berlangsung. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan, sekaligus menggambarkan lemahnya kepastian hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif konstruksi regulasi (Normative legal research) penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal oleh perseorangan, serta mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan laporan kelembagaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan berorientasi pada asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran ilegal masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan belum terintegrasi secara efektif antara Undang-Undang PPMI, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Keimigrasian. Lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum adanya mekanisme penegakan terpadu mengakibatkan hukum sulit ditegakkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menekankan harmonisasi norma, penguatan kelembagaan, serta kepastian hukum dalam perlindungan pekerja migran.

Kata Kunci: Konstruksi Regulasi, Kepastian Hukum, Pekerja Migran