Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia, menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa fenomena residivisme masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena menunjukkan lemahnya efek jera dan efektivitas pembinaan narapidana. Oleh sebab itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana sistem hukum positif dan prinsip hukum Islam menempatkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan dengan kekerasan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur dan pendapat ahli hukum pidana), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode penafsiran hukum secara sistematis dan teleologis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum positif dan nilai keadilan substantif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku residivis dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum positif Indonesia didasarkan pada asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Status residivis merupakan keadaan yang memperberat hukuman karena menunjukkan ketidakberhasilan pembinaan dan pembangkangan terhadap hukum. Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 149/Pid.B/2019/PN Tmg menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun vonis yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum Pasal 365 KUHP. Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, pelaku residivis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban penuh (mas’uliyyah al jināyah), karena memenuhi unsur kesengajaan (‘amdan), kemampuan bertanggung jawab (al qudrah ‘alā al tamyīz), dan tanpa paksaan (ikhtiyār). Pengulangan tindak pidana memperberat kesalahan moral dan menuntut hukuman yang bersifat edukatif (ta’dīb), preventif (zajr), serta represif (jazā’).
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Residivis, Pencurian dengan Kekerasan,