Penelitian ini didasarkan pada perlunya pendekatan pemidanaan yang mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan. Terutama terhadap tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis bagaimana peran Kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menganalisis bagaimana kelemahan dari implementasi upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice, serta menganalisis peran Kejaksaan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi hukum dan menelaah efektivitas hukum dalam masyarakat melalui data empiris.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memegang peran kunci dalam kewenangan dominus litis yang dimiliki oleh jaksa untuk mengupayakan kasus tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice, mulai dari penilaian kelayakan perkara, memfasilitasi proses mediasi/dialog, hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP-2). Namun dalam implementasinya, Kejaksaan masih menghadapi berbagai kelemahan seperti kelemahan normatif, struktural, teknis, dan budaya/kultural.
Penelitian ini juga menemukan bahwa kedatangan KUHP baru membawa angin segar bagi Kejaksaan karena membuka peluang besar bagi penguatan peran Kejaksaan dalam menjadikan restorative justice sebagai pendekatan utama dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, Kejaksaan dapat menjadi titik tumpu dalam memperluas upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penganiayaan, Restorative Justice