Penyelundupan suatu barang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat, untuk mengamankan keuangan negara dan perekonomian di masyarakat maka diperlukan aturan-aturan yang tegas untuk membangun efek jera agar pelaku penyelundupan yang nyata-nyata telah merugikan keuangan negara.

Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk : 1. mengetahui dan menjelaskan Efektivitas Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) khususnya di Batam; 2. mengetahui dan menjelaskan Pengawasan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, Data dianalisis secara kualitatif metode Analisa data secara logis dan sistematis, Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori kepastian hukum, efektivitas hukum dan trade fasilitation.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) KPBPB bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi, pelaksanaannya terhambat salah satunya karena regulasi yang rumit, Solusinya adalah revisi regulasi berupa percepatan layanan. Perpres No.1 Tahun 2024 menjadi pedoman utama pengembangan KPBPB.

Pengawasan kendaraan bermotor FTZ di KPBPB Batam penting untuk kebijakan free trade zone guna tingkatkan daya saing dan investasi. Kendaraan berpelat hijau dengan cap FTZ hanya boleh beroperasi di kawasan, wajib bayar pajak saat keluar, diawasi KPPBC via pendekatan preventif-represif dan kerja sama instansi. Kendala utama: regulasi kompleks, keterbatasan SDM/sarana, kurang kesadaran hukum, serta pelanggaran seperti penyelundupan rokok/alkohol yang rugikan negara

Kata Kunci : Pengawasan Kepabeanan., KPBPB Batam., Kendaraan FTZ