JATMIKO, DIKY PRIYO (2025) OPTIMALISASI TAHAP PRAPENUNTUTAN SEBAGAI UPAYA PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI NOMOR:28/PID.B/2023/PN.MNK). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300335_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300335_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (95kB) | Download (95kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu upaya kejahatan terorganisir dalam menyembunyikan atau menghilangkan jejak harta kekayaan hasil tindak pidana. TPPU secara signifikan diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian merupakan pemecahan masalah terhadap beberapa permasalahan yaitu untuk: menganalisis dan menjelaskan bagaimana upaya peramapasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; menganalisis dan menjelaskan kelemahan dan tantangan perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang.; serta menganalisis dan menjelaskan pengoptimalan tahap Prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang melalui putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk Atas Nama Terpidana Chandrawati Sutandang,S.E.;

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer dengan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, metode analisa data secara logis dan sistematis. Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum, teori criminal forfeiture dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia menggunakan pendekatan in personam atau perampasan aset secara pidana (criminal forfeiture) atau conviction based, (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan asset hasil tindak pidana pencucian uang antara lain dari segi yuridis, apabila terpidana meninggal dunia dan asset hasil tindak pidana pencuian uang telah beralih ke orang lain. (3) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo belum mengoptimalkan tahap prapenuntutan sebagai upaya perampasan aset yang dimiliki terdakwa atas hasil kejahatannya, dengan memperhatikan kurangnya alat bukti penunjang yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung atas aset atau harta kekayaan yang sudah disita menjadi barang bukti, sehingga dalam hal ini menjadi fakta hukum di persidangan yang mana oleh majelis hakim dijadikan sebagai Ratio Decidendi dalam menjatuhkan putusan terkait pengembalian semua barang bukti milik terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset, Tahap Prapenuntutan.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44674

Actions (login required)

View Item