Tujuan utama dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada tenaga kerja Indonesia melalui berbagai program jaminan sosial. Ini mencakup perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Para peserta program BPJS Ketenagakerjaan membayarkan iuran rutin setiap bulannya untuk tetap mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan pekerja dan keluarganya terlindungi dari dampak finansial yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan antara lain santunan berupa uang tunai bagi ahli waris tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Maraknya tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi dengan tujuan mendapatkan manfaat uang tunai secara ilegal dari BPJS Ketenagakerjaan sedang marak terjadi. Hal ini menyebabkan diantaranya pemberian manfaat kepada yang bukan pemilik hak dan merugikan BPJS Ketenagakerjaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang marak terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat uang tunai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku telah memenuhi asas kepastian hukum dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, serta memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang berniat melakukan kejahatan serupa. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga telah memenuhi asas – asas hukum dalam membuat putusan. Diperlukan konsistensi dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat untuk menekan frekuensi tindak pidana pemalsuan surat, khususnya pada BPJS Ketenagakerjaan. Kemampuan identifikasi keaslian surat juga diperlukan untuk mencegah risiko terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

Kata Kunci : (Pemalsuan Surat, BPJS Ketenagakerjaan, Hukum).