Kejaksaan merupakan organ negara yang diberi kewenangan, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas penuntutan dalam perkara tindak pidana, tetapi juga diberikan kewenangan lain untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, serta hambatan dan solusinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan, dan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori sistem hukum dan teori kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, UU Tipikor dan Perja Nomor Perja Nomor Per- 017/A/Ja/07/2014. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Kabupaten Sumbawa Barat Perusda di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat adalah lamanya proses pemeriksaan kerugian negara oleh PKP, Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama terkait anggaran. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan pihak BPKP agar laporan hasil pemeriksaan segera diselesaikan, meminta tambahan anggota dari Kejaksaan Agung jika tidak dipenuhi maka memaksimalkan anggota yang ada, meminta penambahan anggaran dari Kejagung, jika tidak dipenuhi menghemat anggaran sampai dengan perkara selesai disidangkan.

Kata kunci : penyidikan; tindak pidana korupsi; penyertaan modal