Chana, Sahara Agnia (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN SKINCARE VIRAL TANPA IZIN EDAR MELALUI MEDIA SOSIAL ( STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200572_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200572_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (509kB) | Download (509kB)

Abstract

Tindak pidana peredaran produk tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memproduksi atau mengedarkan produk tanpa memenuhi ketentuan perizinan resmi dari lembaga berwenang, yang dalam hal ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran produk skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial, serta hambatan–hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di Polrestabes Semarang.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan yuridis empiris, untuk mengkaji dan menganalisis penelitian yang bersumber pada peraturan perundang – undangan yang relevan serta dikaitkan dengan fakta lapangan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang di dukung data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial berdasarkan Pasal 435 jo. Pasal 436 (1) Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polrestabes Semarang. Tersangka terbukti memproduksi dan mengedarkan produk skincare tanpa izin edar dan tanpa keahlian di bidangnya. Dalam penanganan perkara ini terdapat hambatan – hambatan, di antaranya lemahnya pengawasan terhadap penjualan daring, kesulitan pembuktian digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare vral tanpa izin edar adalah dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, meningkatkan kemampuan aparat dalam penanganan kejahatan digital, serta memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih berhati – hati terhadap produk skincare ilegal yang beredar di media sosial

Kata Kunci : Tindak Pidana, Skincare, Tanpa Izin Edar, Media Sosial

Dosen Pembimbing:	Sulchan, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 07:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44654

Actions (login required)

View Item