Kurniawati, Farida (2025) ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN.DMK). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200427_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200427_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (246kB) | Download (246kB)

Abstract

Aktivitas judi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar berbagai dimensi normatif, mencakup aspek keagamaan, moralitas, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Motivasi individu dalam terlibat aktivitas judi sangat beragam; sebagian pelaku memandangnya sebagai bentuk hiburan atau kegemaran semata, sementara sebagian lainnya menjadikan praktik tersebut sebagai sumber penghasilan utama. Kajian ini bertujuan menganalisis secara yuridis bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku delik perjudian serta mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk.
Hasil kajian terhadap perkara delik perjudian melalui studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai delik perjudian saat ini diatur secara terperinci dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk memperlihatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia telah memiliki fondasi yang memadai dengan prosedur yang sesuai ketentuan. Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan sah karena terpenuhinya keseluruhan unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada masing-masing terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis.
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian

Dosen Pembimbing:	Arifulloh, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44646

Actions (login required)

View Item