Saputra, Rifaldo Ardiansyah Indra (2025) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200233_fullpdf.pdf Baca Disini (840kB) | Download (840kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200233_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (103kB) | Download (103kB)

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang larangan, kewajiban, dan sanksi pidana terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.
Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis Sosiologis yaitu Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I sertaa untuk mengetahui hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu Penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam tindak pidana narkotika, ruang lingkup yang dimiliki oleh kejaksaan antara lain adalah menuntut pelaku tindak pidana narkotika dan menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara Hambatan-hambatan Jaksa dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan jaksa terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I yaitu Faktor yang menjadi hambatan Penuntut Umum dalam menentukan Penuntutan Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I di Kota Semarang yakni faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Kata Kunci : Kejaksaan, Narkotika, Sanksi Pidana

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 06:36
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44626

Actions (login required)

View Item