Pentingnya tanah sebagai sumber daya vital bagi kehidupan manusia sekaligus objek pembangunan nasional yang sering menimbulkan konflik kepentingan antara negara dan masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak pemegang tanah menjadi aspek mendasar guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum menunjukan bahwa perlindungan melalui tahapan yang mencangkup perencanaan hingga penyerahan hasil yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, ketimpangan penilaian ganti rugi, serta lemahnya transparansi proses pengadaan tanah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penyempurnaan regulasi teknis, dan penguatan lembaga penegak hukum agar proses pembebasan lahan berlangsung adil, transparan, dan berlandaskan prinsip kemanusiaan serta keadilan sosial. Meskipun demikian, perlindungan hukum ini masih membutuhkan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Kepentingan Umum.