Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembangunannya, kebutuhan tanah sebagai salah satu penerapan proyek pembangunan kepentingan umum tidak dapat terhindarkan. Pada proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi 2 ini diwarnai oleh kendala sengketa penolakan ganti rugi dalam pengadaan tanah yang melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi secara adil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa penolakan ganti rugi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak seksi 2.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkonsepsikan dan mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikatikan dengan teori hukum dan praktek hukum positif. Data yang digunakan penulis yaitu data primer dan sekunder, yang mana data primer diperoleh dari penelitian lapangan hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait serta data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan mekanisme pembayaran ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi 2 ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Meskipun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, masih terdapat kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah masyarakat yang menolak besaran ganti kerugian karena dinilai tidak sepadan. Untuk menanggulangi kendala yang terjadi, pihak pemerintah telah berupaya secara maksimal agar proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi 2 terlaksana dengan lancar. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini meliputi komunikasi intensif terhadap pihak masyarakat, pentapan ganti rugi yang adil dan transparan, dan dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar lebih mengetahui hak dan kewajiban dalam proses pengadaan tanah.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Jalan Tol