HIDAYATULLAH, MUHAMMAD DAVA SAUQI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN TOM LEMBONG (Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200177_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200177_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (272kB) | Download (272kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. terhadap Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan penerapannya terhadap studi kasus konkret. Kajian ini berfokus pada mekanisme penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum pidana dan bagaimana unsur-unsur delik korupsi diterapkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Tom Lembong dalam memberikan izin impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian merupakan bentuk tindakan yang melampaui batas kewenangan jabatannya. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp400 miliar sehingga majelis hakim menilai unsur tindak pidana korupsi terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, perdebatan muncul karena adanya pandangan yang menilai unsur mens rea atau niat jahat tidak terbukti serta tidak terdapat keuntungan pribadi yang diterima oleh terdakwa.
Kondisi fakta hukum terbaru memperlihatkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong setelah memperoleh persetujuan DPR. Pemberian abolisi sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap menimbulkan kontroversi publik, namun menurut analisis Prof. Iwan Satriawan, tindakan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan hak prerogatif yang sah menurut konstitusi. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) serta menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum, politik, dan kewenangan konstitusional dalam penerapan kebijakan abolisi di Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pertanggungjawaban Pidana, Tom Lembong, Izin Impor Gula, Kerugian Negara, Mens Rea, Abolisi Presiden, Hak Prerogatif, Analisis Yuridis.

Dosen Pembimbing:	Maerani, Ira Alia | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 02:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44612

Actions (login required)

View Item