Putra, Muhamad Malvino Surya (2025) AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TAGIH OLEH DEVELOPER MELALUI MEKANISME CESSIE TANPA PERSETUJUAN PEMBELI UNIT APARTEMEN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PASAL 613 KUHPERDATA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200167_fullpdf.pdf Baca Disini (840kB) | Download (840kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200167_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (105kB) | Download (105kB)

Abstract

Skripsi ini membahas akibat hukum dari pengalihan hak tagih oleh developer properti kepada pihak ketiga melalui mekanisme cessie tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pembeli unit apartemen sebagai debitur. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini berfokus pada analisis hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, berdasarkan norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum para ahli, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji akibat hukum pengalihan hak tagih oleh pengembang melalui mekanisme pengalihan tanpa persetujuan pembeli rumah, terkait hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait lainnya.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun perjanjian cessie antara developer (cedent) dan pihak penerima (cessionaris) sah secara formal berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pengalihan tersebut baru memiliki kekuatan mengikat terhadap debitur setelah adanya pemberitahuan resmi atau persetujuan tertulis darinya. Tanpa pemberitahuan ini, pembeli berhak tetap melakukan pembayaran kepada developer dan pembayaran tersebut dianggap sah, sehingga melindungi debitur dari tuntutan pihak penerima cessie. Di sisi lain, praktik cessie diam-diam ini berpotensi melanggar asas itikad baik dan prinsip perlindungan konsumen, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemberitahuan sebagai syarat formal untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, disarankan agar developer dan lembaga keuangan senantiasa menerapkan transparansi, serta bagi pembeli untuk lebih cermat dalam memahami klausul kontrak. Bagi regulator, diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk melindungi posisi debitur dalam transaksi properti yang kompleks.
Kata Kunci: Cessie, Pengalihan Hak Tagih, Developer, Pembeli Apartemen, Pasal 613 KUHPerdata.

Dosen Pembimbing:	Dr. Arpangi, Dr. Arpangi | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 02:44
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44610

Actions (login required)

View Item