Manusia tidak pernah luput dari suatu kesalahan yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan. Kejahatan yang sedang marak saat ini adalah kejahatan kesusilaan. Contoh kejahatan kesusilaan adalah prostitusi yaitu, suatu perkerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Kebijakan peraturan pemidanaan bagi pengguna jasa prostitusi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan UndangUndang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dapat memberi kepastian hukum terhadap hal itu. Perlu dilakukan pengkajian mendalam terkait kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dan perluasan penafsiran sekaligus pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana pada penggunanya. Pengguna jasa prostitusi selalu lucut dari jeratan hukum yang disebabkan oleh tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Di Indonesia peraturan hukum pidana kasus prostitusi terbatas hanya kepada mucikarinya saja sedangkan pengguna dan penyedia jasa selalu lolos dari jeratan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak kesusilaan bagi pengguna jasa prostitusi agar tidak terjadi kekosongan dan pembaharuan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara memeriksa,memahami, dan mendalami teori, konsep, serta asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan maksud agar dapat menemukan akar permasalahan serta solusi yang tepat dalam kasus yang diangkat penulis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai kebijakan pemidanaan bagi pengguna jasa prostitusi didalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP.Maka dari itu perlu adanya suatu pembaharuan hukum pidana bagi pengguna jasa prostitusi agar dapat terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online