Maulana, Mohammad Adam (2025) ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA (Studi Putusan No.24/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Bdg). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200158_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200158_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (166kB) | Download (166kB)

Abstract

Kesenjangan antara regulasi ideal dan praktik hubungan industrial di Indonesia menjadi sorotan utama, terutama terkait maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Tindakan PHK unilateral yang mengabaikan prosedur sah seringkali merugikan pekerja, khususnya terkait pemenuhan hak-hak fundamental mereka, seperti pesangon, uang penghargaan, dan penggantian hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami regulasi perundang- undangan di Indonesia mengatur PHK, mengetahui dan memahami implikasi yuridis yang timbul dari PHK sepihak oleh perusahaan, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja, dan untuk mengetahui dan memahami proteksi yuridis yang tersedia bagi pekerja yang terdampak PHK sepihak
Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Analisis didasarkan pada studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer (termasuk UUD NRI 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, UU PPHI, dan PP No. 35 Tahun 2021), didukung oleh bahan sekunder (literatur dan jurnal ilmiah) serta bahan tersier (ensiklopedia dan kamus hukum).
Temuan utama menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi PHK yang kuat, implementasinya masih lemah. Pelanggaran berupa PHK sepihak yang tidak prosedural masih sering terjadi. Konfirmasi atas hal ini terlihat dalam analisis putusan (misal, No. 24/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Bdg), di mana pengadilan menegaskan bahwa PHK unilateral adalah batal demi hukum. Konsekuensi yuridis dari tindakan tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi pengusaha untuk membayar kompensasi penuh. Secara teoretis, perlindungan hukum tersedia secara preventif (melalui regulasi tegas) dan represif (melalui litigasi di PHI hingga Mahkamah Agung).

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Normatif Pekerja, Perlindungan Hukum.

Dosen Pembimbing:	Wahyudi, Trubus | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 02:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44605

Actions (login required)

View Item