ZAIN, FARHAN AHMAD (2025) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR DI KABUPATEN BLORA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200109_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200109_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (162kB) | Download (162kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan kepatuhan terhadap hukum sebagai kewajiban setiap warga negara. Fenomena balap liar yang marak terjadi, khususnya di Kabupaten Blora, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Aksi tersebut menimbulkan keresahan dan mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, peran Kepolisian sangat penting dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan kajian hukum dan kondisi sosial di Kabupaten Blora. Spesifikasinya bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora memiliki peran penting dalam menanggulangi balap liar melalui tiga pendekatan utama. Upaya preemtif dilakukan dengan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, remaja, sekolah, serta klub motor tentang bahaya dan sanksi hukum balap liar. Upaya preventif dilaksanakan melalui patroli rutin, operasi di titik rawan, dan pemasangan pita kejut guna mencegah aksi balapan. Upaya represif atau penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menindak pelanggaran dan tindak pidana terkait. Melalui langkah-langkah tersebut, Satlantas Polres Blora berkomitmen menciptakan keamanan, ketertiban, serta keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Blora dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya. Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora menghadapi beberapa kendala utama, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar dan kurangnya partisipasi dalam melaporkan kejadian. Proses hukum yang lambat juga mengurangi kepercayaan publik, sementara keterbatasan sumber daya, baik personel maupun peralatan, memperlambat tindakan aparat. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses hukum, serta memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Upaya preventif seperti patroli di titik rawan dan penyediaan kegiatan positif bagi remaja juga menjadi langkah penting untuk menekan angka balap liar di Kabupaten Blora.
.
Kata Kunci; Balap Liar, Kepolisian, Penanggulangan, Peran.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	15 Jan 2026 01:59
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44592

Actions (login required)

View Item