Peralihan hak atas tanah di Indonesia merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mencerminkan hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu bentuk peralihan hak yang sering dilakukan adalah melalui hibah, termasuk hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum peralihan hak atas tanah melalui hibah kepada anak angkat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pemberian cuma-cuma, pelaksanaannya terhadap anak angkat melibatkan pertimbangan hukum yang kompleks terkait hak waris, kedudukan anak angkat, serta ketepatan prosedural PPAT. Hambatan utama yang ditemukan meliputi konflik dengan hak legitime portie ahli waris biologis, ketidakjelasan status hukum anak angkat, dan kesalahan administratif dalam verifikasi dokumen.
Solusi efektif meliputi kepatuhan terhadap asas publisitas dan spesialitas dalam pendaftaran tanah, mediasi keluarga untuk mencegah sengketa, serta peningkatan kapasitas PPAT dalam memverifikasi keabsahan dokumen hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hibah tanah kepada anak angkat yang sesuai prosedur dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hibah, Anak Angkat, PPAT, Kepastian Hukum