Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai pengambilalihan tanah yang ditelantarkan dari sudut pandang hukum perdata. Permasalahan tanah terlantar masih menjadi persoalan serius di Indonesia, mengingat tanah memiliki nilai strategis sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, serta dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pemerintah sebagai pemegang otoritas di bidang pertanahan memiliki kewajiban untuk menertibkan tanah yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau dibiarkan tanpa pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan pada kajian terhadap peraturan hukum, teori, dan pendapat para ahli. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana kebijakan pemerintah dilaksanakan dan bagaimana pengaturannya ditinjau dari aspek hukum perdata.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyebab utama terjadinya tanah terlantar antara lain kelalaian pemegang hak, spekulasi kepemilikan, konflik atas hak tanah, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Akibat hukumnya, hak atas tanah dapat dicabut dan tanah kembali menjadi milik negara. Walaupun demikian, pemerintah harus tetap memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak melalui prosedur yang transparan, pemberitahuan resmi, dan musyawarah mengenai ganti rugi yang adil. Penelitian ini juga mengungkap bahwa kebijakan tersebut sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena perbedaan pandangan mengenai proses dan nilai ganti rugi. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan regulasi, keterbukaan proses pelaksanaan, serta penyuluhan kepada masyarakat agar kebijakan pengambilalihan tanah terlantar dapat berjalan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan fungsi sosial hak atas tanah..
Kata kunci: Tanah Terlantar, Hukum Perdata, Pengambilalihan Tanah