Cahya, Ardito Rachmad Nur (2025) HARMONISASI KEWAJIBAN ADAT SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200059_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200059_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (763kB) | Download (763kB)

Abstract

Dalam tatanan hukum pidana di Indonesia sejak tahun 1946 belum pernah mengalami perubahan hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi disahkan. Keberadaan frasa pemenuhan kewajiban adat pada Pasal 96 KUHP menimbulkan diskursus mengenai implikasi diberlakukannya Pasal tersebut terutama pengaruhnya terhadap asas legalitas dan prinsip lex scripta dimana seseorang dapat dikenai sanksi jika sebuah aturan telah dituangkan dalam undang-undang secara tertulis. Dalam konteks hukum pidana nasional yang mencantumkan hukum adat sebagai pidana tambahan dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu memperhatikan apakah dalam pelaksanaannya selaras dengan hukum islam atau justru sebaliknya.
Hal yang menjadi kekhawatiran dalam penelitian ini adalah bahwa adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa hukum adat yang diterapkan tak sesuai dengan ajaran agama khususnya agama islam di suatu wilayah yang mayoritasnya beragama islam. Metode penulisan ini yang diaplikasikan dalam karya tulis ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan penedekatan konseptual.
Implikasi Asas Keseimbangan melengkapi asas legalitas yang selama ini sering dianggap memiliki kekurangan berupa membatasi kewenangan hakim untuk menggunakan hukum yang tak tertulis. Kemudian berdasarkan Teori receptive exit, teori eksistensi, dan teori syahadat. Posisi hukum islam harus lebih diutamakan sebagai sumber hukum pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP.Maka untuk mengharmonisasi pemenuhan kewajibat adat sebagai pidana tambahan yang selaras dengan hukum islam baik Pemerintah, Mahkamah Agung, hingga seluruh Lembaga legislatif di Indonesia wajib membuat peraturan pelaksana melalui percepatan RUU Masyarakat Hukum Adat, Revisi UU Kekuasaan Kehakiman, Pembuatan Perma, dan Pembuatan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Hukum, Pidana, Adat, Islam, KUHP

Dosen Pembimbing:	Maerani, Ira Alia | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	14 Jan 2026 04:23
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44567

Actions (login required)

View Item