Septiana, Asih (2025) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302200011_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (97kB) | Download (97kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200011_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Di era digital, penggunaan platform digital oleh pelaku usaha untuk mengelola data konsumen semakin meluas dan berpotensi menimbulkan risiko kebocoran data pribadi. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi konsumen, seperti pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan informasi pribadi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Diri (UU PDP) di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran data pribadi berdasarkan hukum positif Indonesia dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam melindungi data pribadi konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Diri (UU PDP). Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi dalam menjamin hak konsumen atas keamanan, privasi, dan kerahasiaan data. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, kewajiban pelaku usaha untuk memperbaiki sistem keamanan, pengenaan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha, serta sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti lalai atau dengan sengaja membocorkan data pribadi. UU PDP mempertegas tanggung jawab pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi dan memberikan kompensasi atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelanggaran Data Diri, Akuntabilitas Hukum, Indonesia, UU PDP, E-commerce.

Dosen Pembimbing:	Mashadurohatun, Anis | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	14 Jan 2026 04:20
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44554

Actions (login required)

View Item