Ariansyach, Ratna (2025) TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTIK PENGEMIS DAN PENGAMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302100277_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100277_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (139kB) | Download (139kB)

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya larangan praktik pengemis dan pengamen dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan kajian normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan analisis data lapangan melalui wawancara dan observasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang larangan praktik pengemis dan pengamen dalam perspektif hukum pidana serta untuk mengkaji kendala dan solusi yuridis dalam pelaksanaannya. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang larangan pengemis dan pengamen menghadapi kendala utama seperti kemiskinan struktural pelaku, minimnya fasilitas rehabilitasi sosial, kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat, keterbatasan sosialisasi hukum, terbatasnya sumber daya manusia Satpol PP, mobilitas tinggi pelaku, dan kurangnya data terintegrasi. Selain itu, pola hidup jalanan yang sudah mengakar dan ketidaksesuaian antara penegakan hukum dan pemberdayaan sosial menjadi hambatan signifikan. Solusi yang diterapkan meliputi peningkatan penyuluhan dan sosialisasi Perda, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, pengintensifan program Bina Keluarga Miskin, peningkatan fasilitas rehabilitasi sosial, penguatan penegakan hukum dengan pendekatan humanis, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta kampanye anti-pemberian uang kepada pengemis. Pendekatan komprehensif ini mengintegrasikan penegakan hukum dengan pemberdayaan sosial-ekonomi guna menciptakan ketertiban umum berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan penegakan hukum dengan strategi pemberdayaan sosial-ekonomi guna menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.
Kata kunci: Peraturan Daerah, Hukum Pidana, Penegakan Hukum

Dosen Pembimbing:	Sudarmaji, Aji | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	14 Jan 2026 04:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44550

Actions (login required)

View Item