PRIYAHITA, NAUFAL LUTHFI YOGA (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TANPA IZIN TRAYEK MENURUT UNDANG UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Ilmu Hukum_30302000446_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000446_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (130kB) | Download (130kB)

Abstract

Pancasila menjadi dasar ideologi dan sumber moral dalam membentuk hukum nasional yang berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum menegaskan supremasi hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan mengancam keselamatan serta keadilan sosial. Lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum menyebabkan pelanggaran terus berulang. Kajian yuridis diperlukan untuk menilai efektivitas penegakan hukum transportasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan terkait untuk menilai penerapan hukum atas pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan hukum terkait pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 173 ayat (1) menegaskan kewajiban setiap perusahaan angkutan umum memiliki izin penyelenggaraan angkutan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa izin tersebut berlaku untuk kegiatan angkutan orang atau barang pada trayek tertentu. Pasal 183 ayat (1) memperjelas kewajiban memenuhi ketentuan trayek yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila dilanggar, pengemudi dapat dijerat Pasal 308 dengan pidana kurungan dua bulan atau denda Rp500.000,00. Kewajiban ini diperkuat dalam PP Nomor 30 Tahun 2021 dan PM 25 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya izin berusaha serta penetapan trayek sesuai kewenangan pemerintah daerah. Dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berlandaskan pada ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 308 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat unsur tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa setiap orang, perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor umum, dan unsur melawan hukum karena dilakukan tanpa izin penyelenggaraan angkutan. Pertanggungjawaban pidana juga mencakup pihak yang turut serta atau menyuruh melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Sanksi yang dijatuhkan meliputi pidana kurungan paling lama dua bulan, denda Rp500.000,00, atau tindakan administratif seperti pencabutan izin usaha sesuai asas legalitas.

Kata Kunci; Angkutan Umum, Izin Trayek, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	14 Jan 2026 04:10
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44545

Actions (login required)

View Item