Anggoro, Irawan Satmoko (2025) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH YANG MENGAKIBATKAN WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 7/PDT.G/2024/PN. Byl). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300299_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300299_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi, termasuk dalam jual beli tanah. Namun, dalam praktiknya seringkali timbul permasalahan ketika akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris menjadi sumber sengketa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggung jawab Notaris terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah yang mengakibatkan wanprestasi.2) Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam pelaksanaan PPJB tanah yang dibuat di hadapan notaris.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (study document). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Tanggung jawab Notaris terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah yang mengakibatkan wanprestasi yaitu menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum, administratif, dan moral atas akibat hukum dari akta yang dibuatnya. Dalam perkara ini, Notaris/PPAT Sunarto, S.H. membuat tiga akta PPJB antara para penjual dan PT. Dua Putra Bengawan serta menyimpan sertifikat asli tanah sebagai jaminan transaksi. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum, sehingga majelis hakim memerintahkan notaris mengembalikan sertifikat kepada pemilik sah. Berdasarkan putusan tersebut, notaris dinilai lalai karena tidak menjalankan kewajiban jabatannya untuk bertindak jujur, seksama, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam kasus ini mencakup kewajiban hukum untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan, tanggung jawab administratif karena lalai menjaga kepastian hukum, serta tanggung jawab moral karena gagal bersikap netral dalam melindungi pihak yang beritikad baik.
2) Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam pelaksanaan PPJB tanah yang dibuat di hadapan notaris yaitu merupakan upaya negara menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak beritikad baik. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Byl, perlindungan hukum diberikan kepada para penjual yang dirugikan akibat wanprestasi pembeli dan kelalaian Notaris/PPAT Sunarto, S.H. yang tetap menahan sertifikat meski perjanjian telah batal demi hukum. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dalam kasus ini meliputi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif seharusnya dilakukan notaris melalui kehati-hatian dan penjelasan hukum yang jelas, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui putusan pengadilan yang memulihkan hak para penjual. Kasus ini menegaskan tanggung jawab pejabat publik dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pihak yang beritikad baik.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, PPJB

Dosen Pembimbing:	Suwandono, Denny | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 06:21
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44533

Actions (login required)

View Item