WULANDARI, CYNTHIA AJENG (2025) IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK MILIK (Studi Kasus Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 83/G/2023/PTUN.SMG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300296_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300296_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (161kB) | Download (161kB)

Abstract

Tumpang tindih sertipikat hak milik merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam sistem pertanahan di Indonesia. Tumpang tindih sertipikat muncul ketika lebih dari satu sertipikat diterbitkan pada bidang tanah yang sama akibat kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data fisik dan yuridis. Dalam sistem hukum pertanahan nasional, sertipikat tanah seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya, sehingga permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implikasi hukum terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik berdasarkan Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan pendekatan studi kasus hukum (judicial case study) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam sebuah kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG, guna melihat bagaimana hakim menerapkan norma hukum, menafsirkan ketentuan terkait, dan mempertimbangkan fakta yuridis dalam penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat hak milik. Penelitian ini didukung oleh data-data yang relevan guna memperoleh landasan analisis yang komprehensif terkait implikasi hukum terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 83/G/2023/PTUN.SMG . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum serta teori pembuktian hukum.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan tumpang tindih Sertipikat Hak Milik masih marak terjadi di Indonesia. Proses pendaftaran tanah yang menunjukkan bahwa kelemahan administrasi, ketidaksesuaian data, serta kurang optimalnya proses verifikasi dapat menyebabkan terbitnya dua sertipikat pada bidang tanah yang sama. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan kepemilikan dan sering kali berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendaftaran tanah, peningkatan akurasi basis data pertanahan, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan administrasi agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Tanah, Sertipikat Hak Milik, Tumpang Tindih.

Dosen Pembimbing:	Arifullah, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 06:22
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44532

Actions (login required)

View Item