ANNISA, SHOFFYAH FEBITA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENGECEKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK YANG ERROR PADA APLIKASI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300269_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300269_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan pertanahan dari sistem manual menuju sistem elektronik, termasuk dalam hal pengecekan sertipikat tanah. Namun, penerapan sertipikat elektronik seringkali menghadapi kendala berupa error pada aplikasi yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna jasa PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat apabila terjadi error dalam pengecekan sertipikat elektronik, serta menelaah tanggung jawab PPAT dalam memberikan kepastian hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum agraria, serta doktrin-doktrin hukum terkait perlindungan hukum dan kewenangan PPAT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa error dalam pengecekan sertipikat elektronik dapat menghambat proses pembuatan akta dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal ini, perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk perlindungan preventif, yaitu melalui penyempurnaan regulasi dan penerbitan petunjuk teknis oleh Kementerian ATR/BPN, serta perlindungan represif melalui mekanisme gugatan perdata maupun pengaduan administratif terhadap PPAT yang lalai. PPAT berkewajiban bertindak teliti, hati- hati, serta mengutamakan asas kepastian hukum dalam setiap pembuatan akta. Maka dari itu, sistem pendaftaran tanah elektronik memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kompetensi PPAT agar perlindungan hukum bagi pengguna jasa benar-benar terjamin.
Kata kunci: Perlindungan hukum; sertipikat elektronik; pendaftaran tanah; kepastian hukum.

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 06:04
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44522

Actions (login required)

View Item