Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap notaris dalam pembuatan akta autentik tanpa tanda tangan dan sidik jari, dengan merujuk pada Putusan Nomor 85 K/Pid/2012 sebagai studi kasus. Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga pembuatannya harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tanda tangan dan sidik jari para penghadap menjadi bagian penting dalam minuta akta karena berfungsi memastikan identitas, kehadiran, serta kesesuaian kehendak para pihak. Dalam praktik, tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak pada pertanggungjawaban notaris, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menelaah bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan UUJN, termasuk memastikan identitas penghadap, pembacaan akta, serta pencantuman kondisi apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau sidik jari. Namun demikian, terdapat kekosongan norma dalam UUJN terkait ketidakmampuan penghadap membubuhkan sidik jari, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan.
Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan regulasi terkait ketidakmampuan penghadap dalam membubuhkan sidik jari, yang belum diatur secara detail dalam UUJN, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan norma. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris harus diperkuat melalui kepastian hukum, pengawasan yang efektif, dan penyempurnaan aturan mengenai tata cara pembuatan akta autentik.

Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Tanda tangan, Sidik Jari