Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuktikan hak kepemilikan tanah serta mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli PPAT memiliki kedudukan fundamental sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, namun kekuatan hukumnya tidak bersifat mutlak karena dapat runtuh apabila terdapat cacat hukum formil maupun materiil. Kepastian hukum kepemilikan tanah baru tercapai sepenuhnya setelah akta PPAT didaftarkan dan diterbitkan sertipikat atas nama pembeli. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sistem administrasi pertanahan berbasis elektronik, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PP Nomor 37 Tahun 1998. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan terhadap PPAT, percepatan program pendaftaran tanah, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum pertanahan yang optimal di Indonesia.
Kata Kunci: Akta Jual Beli, PPAT, Kepemilikan Tanah, Sengketa Pertanahan, Perlindungan Hukum