BUDIMAN, PUJA SETIAWAN (2025) ASPEK KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAJALENGKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302300105_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300105_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (99kB) | Download (99kB)

Abstract

Permasalahan berkenaan praktik pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah, diperlukan lembaga hak jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sehubungan dengan itu dalam perkembangan Hak Tanggungan di Indonesia, Pemerintah menyediakan layanan termasuk Pendaftaran Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 dan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik dan/atau selanjutnya disebut dengan “HT-el”. Pendaftaran hak tanggungan tidak terlepas dari peran PPAT ketika membuat akta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan layanan hak tanggungan yang terintegrasi secara elektronik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka dan mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kepastian hukum terhadap kendala dalam penerapan layanan hak tanggungan pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.
Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 1)Penerapan layanan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka menjadi aspek strategis dalam rangka peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan hak tanggungan secara elektronik, efektivitas pendaftaran hak tanggungan secara elektronik menjadi aspek utama dalam percepatan pendaftaran, pengajuan dan pengesahan Hak Tanggungan secara tepat dan transparan, meminimalisasi intervensi manual yang menimbulkan penyimpangan atau praktik korupsi serta memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tanpa harus hadir secara fisik ke kantor pertanahan hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan pentingnya pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. 2)Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kabupaten Majalengka masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks, terutama terkait ketidaksesuaian antara Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menimbulkan dualisme pengaturan dan ketidakpastian hukum khususnya dalam hal bentuk dan keabsahan dokumen. Selain itu, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem HT-el masih diragukan jika terjadi sengketa, apalagi jika tidak dilengkapi sistem keamanan dan otentikasi yang memadai. Kewajiban PPAT membuat surat pernyataan keabsahan dokumen juga menjadi sorotan karena dianggap membebani tanggung jawab hukum secara sepihak. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesiapan sarana, prasarana dan SDM baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka maupun pengguna eksternal seperti PPAT dan perbankan yang menghambat optimalisasi penerapan HT-el secara menyeluruh di Wilayah Kabupaten Majalengka.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Tanggungan, Elektronik, Badan Pertanahan Nasional

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Pascasarjana
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jan 2026 02:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44493

Actions (login required)

View Item