SARI, FIRNA CHINTYA (2025) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA PADA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302200149_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200149_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (187kB) | Download (187kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan yang sering dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Dalam konteks ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting karena terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah dan diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan PPAT dalam pencegahan TPPU berdasarkan perspektif kepastian hukum serta mengkaji peran PPAT dalam penerapan PMPJ pada transaksi jual beli tanah di Kota Pekanbaru.
Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis atau empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan PPAT di Kota Pekanbaru. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan teori kepastian hukum dan teori kewenangan untuk menjelaskan posisi hukum PPAT serta implementasi PMPJ dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana PPAT berperan sebagai gatekeeper administratif dalam mencegah masuknya dana hasil kejahatan ke dalam transaksi pertanahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT secara normatif berperan sebagai gatekeeper administratif melalui kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Namun, kedudukan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum karena kewenangan PPAT terbatas pada aspek administratif tanpa dukungan instrumen investigatif. Di Kota Pekanbaru, penerapan PMPJ telah dilakukan, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pelaporan, kurangnya pemahaman teknis, serta kekhawatiran mengurangi kenyamanan pengguna jasa. Kondisi ini menyebabkan peran PPAT dalam pencegahan TPPU belum optimal dan membutuhkan dukungan regulasi serta pembinaan teknis yang lebih komprehensif.

Kata kunci: PPAT, PMPJ, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kepastian Hukum, Jual Beli Tanah.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 07:48
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44484

Actions (login required)

View Item