FARRA, KAMAL AL (2025) RESTITUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS WANPRESTASI PIHAK PEMBELI YANG BERAKIBAT KEPADA BATALNYA AKTA JUAL BELI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Magister Kenotariatan_21302200044_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200044_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (300kB) | Download (300kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak pembeli yang mengakibatkan batalnya Akta Jual Beli (AJB). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dasar hukum pengenaan dan pengembalian BPHTB, mekanisme restitusi pajak apabila transaksi jual beli tidak terlaksana akibat wanprestasi, serta akibat hukum terhadap akta jual beli yang batal karena tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak pembeli.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik melalui wawancara, observasi, serta studi terhadap kasus nyata di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat instansi terkait dan masyarakat yang mengalami proses restitusi BPHTB, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran empiris tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengajuan restitusi BPHTB dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.07/2016 tentang Tentang Penyelesaian Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Dalam konteks jual beli tanah yang batal akibat wanprestasi, hak atas tanah tidak pernah beralih, sehingga BPHTB yang telah dibayarkan seharusnya dikembalikan kepada wajib pajak. Namun dalam praktiknya, proses restitusi sering mengalami kendala administratif dan pembuktian hukum, terutama terkait pembatalan AJB yang harus disertai putusan pengadilan atau akta pembatalan notaris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan regulasi teknis serta koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan agar mekanisme restitusi BPHTB dapat terlaksana lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci : Restitusi Pajak, BPHTB, Wanprestasi, Akta Jual Beli.

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 07:53
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44478

Actions (login required)

View Item