Penelitian ini mengkaji kompleksitas dan urgensi rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia demi mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Latar belakang permasalahan menyoroti ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, terutama dalam sengketa proses, yang berakibat pada fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, PTUN, MK, PN, dan DKPP. Fragmentasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi, ancaman integritas pemilu, dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga pengawas yang juga bertindak sebagai adjudikator. Kasus intervensi peradilan umum (PN) dalam sengketa proses pemilu menjadi bukti nyata urgensi penegasan kewenangan absolut lembaga dan pencegahan intervensi yang tidak semestinya. Pembelajaran dari sistem penyelesaian sengketa di negara lain menggarisbawahi pentingnya sentralisasi kewenangan, spesialisasi, penguatan kapasitas, dan independensi lembaga.
Untuk menganalisis permasalahan ini, penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data utama adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi pustaka, diikuti dengan analisis isi (content analysis) untuk merumuskan rekomendasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu Indonesia masih menghadapi fragmentasi kewenangan yang mengganggu efektivitas dan kepastian hukum. Pembagian kewenangan antarlembaga memerlukan penyempurnaan regulasi untuk memperjelas batasan dan mencegah intervensi peradilan umum yang kurang terspesialisasi. Kelemahan sistem meliputi tumpang tindih yurisdiksi, inefisiensi, kurangnya koordinasi regulasi, dan tantangan penegakan putusan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sangat mendesak. Hal ini mencakup penguatan kewenangan Bawaslu, pembatasan yurisdiksi PTUN, penghapusan kewenangan PN dalam sengketa pemilu, serta pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Adaptasi prinsip sentralisasi kewenangan dari negara lain, dengan tetap mempertahankan pemisahan fungsi, dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, transparan, dan akuntabel, demi menjaga integritas demokrasi Indonesia.
Kata Kunci: Sengketa Pemilu, Kewenangan Lembaga, Rekonstruksi Regulasi.